FKJK (FORUM KOMUNIKASI JASA KONSTRUKSI)

BPC Gapensi Kabupaten Pasuruan Tunda Muscab Hingga Maret

2011-02-19T18:23:00.011+07:00

Penetapan agenda pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) VII BPD Gapensi Jatim yang jatuh pada bulan Februari 2011, memaksa Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi Kabupaten Pasuruan, menunda pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) yang seharusnya digelar sekitar minggu kedua bulan yang sama.

"Untuk menghindari berhimpitnya kegiatan di lingkungan internal Gapensi Jatim dan demi kepentingan bersama, kami akhirnya sepakat menunda pelaksanaan Muscab hingga Maret. Muscab BPC Gapensi Kabupaten Pasuruan akan digelar pada 16 Maret 2011". Demikian disampaikan Ketua Umum BPC Gapensi Pasuruan, Loedfi Djayanto.

Loedfi berharap, dengan penundaan tersebut, pelaksanaan Muscab menjadi lebih matang, sehingga hasil-hasil yang diperoleh atau yang direkomendasikan untuk dilaksanakan pada periode kepengurusan 2011-2016, merupakan program-program yang benar-benar sudah difikirkan secara masak dan rasional untuk dilaksanakan.

"Ke depan, yang paling vital adalah mempersiapkan anggota agar lebih dekat dengan aplikasi teknologi informasi, utamanya yang terkait dengan sistem pelelangan secara elektronik (e-procurement). Terlebih pada 2012 mendatang, pemerintah sudah menutup pintu rapat-rapat untuk sistem pelelangan secara manual dan tradisional, dan mulai menerapkan secara penuh sisem pelelangan secara elektronik" tegas Loedfi.

Dengan demikian, lanjutnya, mau tidak mau, suka tidak suka, pelaku usaha jasa konstruksi harus mengenal lebih dekat dan mampu menggunakan aplikasi teknologi informasi secara mumpuni, agar mampu meraih peluang mengikuti tender.

Pemerintah Akan Percepat Pembentukan LPJK Baru

2011-02-17T12:33:00.001+07:00

Surabaya - Masih adanya oknum tertentu yang memanfatkan masa berlaku sertifikat badan usaha (SBU) jasa konstruksi yang habis pada 2010, membuat pemerintah geram. Karenanya, pemerintah akan mempercepat pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang baru, paling lambat akhi semester I/2011.

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi (BPK) Kementerian Pekerjaan Umum, Bambang Goeritno, mengatakan hal tersebut, Sabtu (12/2), di Jakarta. Menurut Bambang, pasca penerbitan Peraturan Menteri No 10/2010 tentang Tatacara Pemilihan Pengurus Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Mekanisme Kerja LPJK, muncul gejolak di masyarakat jasa konstruksi yang membuat situasi menjadi tidak kondusif.

Meski kemudian Menteri PU mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 16/2010 terkait perpanjangan masa berlaku sertifikasi badan usaha (SBU) yang habis pada 2010 dapat diperpanjang hingga 2011, kondisi dilapangan masih dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menghambat pelaksanaan tender dengan mempersoalkan masa berlaku SBU.

"Untuk meminimalkan gejolak kepentingan yang terjadi pada industri jasa konstruksi dalam masa transisi dari LPJK lama itu, Kami akan mempercepat pembentukan LPJK yang baru, paling lambat akhir semester I/2011, bertepatan dengan habisnya masa jabatan pengurus LPJK yang lama," katanya

Percepatan pembentukan LPJK yang baru tersebut diharapkan dapat memberi kepastian kewenangan penyelenggaraan SBU yang akan ditangani oleh orang-orang yang kompeten yang mewakili unsur dari pihak terkait. Dia juga menegaskan bahwa dengan terbentuknya LPJK yang baru tersebut, otomatis masa kerja pengurus LPJK lama berakhir dan langsung digantikan oleh pengurus baru yang dipilih sesuai dengan regulasi yang telah diterbitkan yaitu Permen No 10/2010.

Bambang menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan seleksi tim pembentukan LPJK yang terdiri dari empat unsur yang mewakili pihak-pihak terkait industri jasa konstruksi yaitu perwakilan dari asosiasi mewakili kelompok pengusaha konstruksi, asosiasi yang mewakili tenaga profesi, pemerintah dan dari kalangan akademisi.

Disadur dari : www.gapensijatim.org

Dinas PU Bina Marga Jatim Siap Amankan SE No 16 Tahun 2010

2011-02-11T18:41:00.005+07:00

Surabaya - Institusi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Jatim berikut satuan-satuan kerja di bawahnya menegaskan akan mendukung sikap resmi pemerintah pusat yang tetap membolehkan pelaku jasa konstruksi menggunakan sertifikat badan usaha (SBU), sertifikat keahlian kerja (SKA) dan sertifikat keterampilan kerja (SKT), untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2011, tanpa harus melakukan perpanjangan atau registrasi ulang.

Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim, Ir. Gentur A.Prihantono, SP,MT mengatakan hal tersebut kepada www.gapensijatim.org, Kamis (10/2) malam, melalui telepon genggamnya. "Sebagai bagian resmi dari alat pemerintahan, kami akan mengamankan sepenuhnya kebijakan tersebut (SE Menteri PU No 16 Tahun 2010) dan menerapkannya dalam pelaksanaan tender proyek-proyek pembangunan, utamanya yang terkait dengan proyek-proyek ke-PU-an," tegasnya.

Alasan lain, kata Gentur, masa pelaksanaan tender yang sudah semakin mendesak, sudah tidak memungkinkan lagi buat pemerintah untuk memperpanjang mata rantai pelelangan dengan harus menunggu masalah perpanjangan dan registrasi ulang penyedia jasa konstruksi, karena akan berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran, baik APBD I maupun APBN.
"Jadi kita tetap akan menerima SBU, SKA dan SKT yang belum diperpanjang atau mengalami registrasi ulang, dan membolehkannya mengikuti lelang," kata Gentur.

Penegasan Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim tersebut terkait dengan pertanyaan www.gapensijatim.org, seputar sikap ngotot Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jatim yang mewajibkan setiap pelaku usaha jasa konstruksi di Jatim melaksanakan perpanjangan dan registrasi ulang SBU, SKA dan SKT agar bisa mengikuti pelelangan tahun 2011 sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Perlem LPJK) No 15 tahun 2010.

Sementara pemerintah sendiri melalui surat edaran (SE) Menteri Pekerjaan Umum No. 16 Tahun 2010, menegaskan bahwa untuk mengikuti pelaksanaan tender 2011, pelaku usaha jasa konstruksi tidak harus melakukan perpanjangan dan registrasi ulang SBU, SKA dan SKT-nya, dan masih bisa menggunakan SBU, SKA maupun SKT yang lama yang masih berlaku.

Surat Edaran tersebut diikuti dengan Surat Kepala Badan Pembina Konstruksi (BPK) Kementerian PU kepada Ketua LPJKN. Dalam isi surat tersebut dikatakan, bahwa dengan mengacu kepada hasil putusan Mahkamah Agung RI No. 11 P/HUM/2010, maka secara yuridis tdak dimungkinkan lagi bagi LPJK untuk menerbitkan peraturan mengenai Perpanjangan dan Registrasi Ulang SBU jasa konstruksi untuk pelaksanan pengadaan pekerjaan jasa konstruksi tahun 2011.

Lalu SE Menteri PU No IK.02.05-Mn/25 tanggal 19 Januari 2011 yang intinya menegaskan penegakkan PP No 4 Tahun 2010 serta PP 92 Tahun 2010 dan membatalkan Perlem LPJKN No. 15/2010. Jauh sebelumnya, pada Februari 2010 lalu Menteri PU juga sudah menegaskan masa pemberlakuan SBU, SKA maupun SKT melalui SE Menteri PU No.5 Tahun 2010.

Disadur dari : www.gapensijatim.org

HER-REGISTRASI KTA DAN SBUJK 2011

2011-01-27T10:21:00.001+07:00

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku KTA 2010 dan telah dimulainya Proses Leges SBUJK 2011. Serta adanya rencana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan untuk memajukan jadwal pelelangan proyek tahun anggaran 2011.

Maka DIHIMBAU kepada seluruh Anggota Gapensi Kabupaten Pasuruan untuk SEGERA mengurus perpanjangan/Her-Registrasi KTA dan Leges SBUJK tersebut.
Untuk informasi lebih lanjut tentang biaya dan segala persyaratannya dapat menghubungi Sekretariat Gapensi Kabupaten Pasuruan.

BERITA LAINNYA

2011-01-25T03:18:00.010+07:00

1. Batasan Tender UKM s/d 2,5 M
2. Ujian SKTK
3. Gerakan Penanaman 5 juta Pohon
4. KKN VS Kelalaian

Batasan Tender UKM Sampai 2,5 M

2010-01-25T20:00:00.006+07:00

Kabar yang menggembirakan untuk para pengusaha kecil dan memengah. Pemerintah mendongkrak nilai paket tender pengadaan barang dan jasa pemerintah khusus untuk usaha kecil dan menengah (UKM), termasuk koperasi kecil.

Revisi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebut, tender bernilai sampai Rp 2,5 miliar diperuntukkan bagi UKM, “Sebelumnya hanya Rp 1 miliar,” kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo usai rapat koordinasi menteri ekonomi soal revisi Keppres Nomor 80/2003, Rabu (20/1).

Jadi, perusahaan menengah atas tidak boleh mengikuti lelang dengan nilai barang atau jasa hingga Rp 2,5 miliar. Kecuali, paket pengadaan itu menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh UKM.

Kementerian Negara Koperasi dan UKM serta seluruh Dinas Koperasi dan UKM di daerah wajib menyebarluaskan informasi mengenai peluang bagi usah kecil, termasuk koperasi kecil, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini. Mereka juga harus menyusun daftar peluang tersebut.

Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM Guritno Kusumo bilang, perubahan ketentuan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk pengusaha kecil dan menengah. “Ini kesepakatan bersama sehingga diharapkan bisa menjadi pendorong bagi UKM untuk bisa terus berkembang,” katanya kepada KONTAN.

Selain aturan tender untuk UKM, peperintah juga mengubah berbagai ketentuan pengadaan barang dan jasa lainnya. Contoh, mekanisme pengumuman tender. Informasi soal lelang akan dimuat dalam satu portal resmi agar lebih hemat dan transparan. “Tidak lagi melalui koran,” kata Agus.

Disadur dari : www.lkpp.go.id

2009-02-21T08:09:00.000+07:00

KKN vs KELALAIAN

2008-09-15T09:00:00.006+07:00

Akhirnya Pelelangan Proyek di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2008 telah selesai melalui beberapa tahapan lelang dimulai dari Pengumuman Lelang sampai Penetapan Pemenang Lelang. Pasca Pengumuman Pemenang Lelang banyak pihak merasa senang, tetapi tidak sedikit pihak yang merasa sedih dan sakit hati. Itu suatu hal yang wajar dalam suatu proses. Tetapi proses tersebut menjadi tidak wajar manakala kecurangan, manipulasi, dan kolusi mulai ikut bermain.

Banyak sekali laporan baik lisan maupun tertulis yang kita terima. Tentang adanya dugaan KKN, serta pelanggaran :
- Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya,
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- UU No. 5 Tahun 1999,
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- UU No. 18 Tahun 1999,
tentang Jasa Konstruksi;
- UU No. 28 Tahun 1999,
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN;
- PP No. 29 Tahun 2000,
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Setelah kita pelajari dengan seksama segala laporan tersebut serta didukung adanya saksi dan bukti yang ada, memang tidak menutup kemungkinan adanya "tangan-tangan sakti" yang ikut bermain dalam proses pelelangan tersebut.

Ada satu hal lagi yang patut kita sesali bersama. Mengapa Sistem Penilaian Penawaran Jasa Pemborongan pada Dinas2 terkait di Kabupaten Pasuruan yang notabene satu atap Tidak terdapat keseragaman antara Dinas yang satu dengan Dinas lainnya. Seakan masing-masing Dinas memiliki "Ahli Tafsir" yang berbeda dalam menjabarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu Dinas yang benar-benar memiliki "Ahli Tafsir Terhebat" adalah Dinas Pengairan Kabupaten Pasuruan. Pada Dinas ini rata-rata pekerjaan yang dilelang dimenangkan oleh Penawar dengan nomor urut belakang (5, 8, 10, dst...). Pada Dinas ini pula suatu evaluasi penawaran serta penentuan Calon Pemenang Lelang dilaksanakan dan diputuskan oleh Oknum yang bukan termasuk Panitia Pengadaan dan nyata-nyata tidak tercantum dalam Pakta Integritas. Sedangkan Panitia Pengadaan hanyalah sebuah stempel yang mengesahkan keputusan tersebut.

Tapi mengingat bahwa negara kita memakai suatu hukum yang dikenal dengan hukum "Asas Praduga Tak Bersalah", maka tidak tertutup kemungkinan pula bahwa segala pelanggaran tersebut terjadi akibat kelalaian Panitia yang seperti kita ketahui bersama tidak semua Panitia Pengadaan di kabupaten Pasuruan berSertifikat Ahli Pengadaan dan mau tidak mau harus kita akui pula tidak semua Dinas terkait memiliki SDM yang "mumpuni" untuk menjadi Panitia Pengadaan.

Harapan kita bersama semoga segala permasalahan dan kesalahan yang timbul pada tahun ini merupakan "Murni Kelalaian" yang juga merupakan suatu resiko dari proses pembelajaran bersama. Semoga kedepan segalanya dapat menjadi lebih baik, dimana semua pihak yang berkompeten benar-benar memiliki semangat untuk mewujudkan "Good Governmet and Clean Government"

Dibalik segala permasalahan yang timbul selama pelaksanaan pelelangan pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, ada satu hal yang patut kita banggakan. Melihat banyaknya jumlah Kontraktor dibawah naungan belasan Asosiasi Jasa Konstruksi yang ikut terlibat dalam proses tersebut, merupakan suatu kebanggaan tersendiri bahwa Anggota Gapensi Kabupaten Pasuruan tetap merupakan yang terbesar dalam prosentase kemenangan. Baik dari jumlah paket maupun jumlah nilai kontrak yang berhasil diperoleh.

Jayalah GAPENSI.......!!!

PELELANGAN CACAT HUKUM

2007-12-01T13:30:00.000+07:00

Beberapa hari ini kita baca di media massa tentang adanya laporan dari rekanan (baca: Kontraktor) kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan Pihak Terlapor Dinas Bina Marga Kabupaten Pasuruan, tentang pelaksanaan lelang di Dinas Bina Marga yang dinilai Cacat Hukum.

Laporan tersebut disampaikan oleh Bpk. Ir. Priyo selaku pemilik CV. Batumas dan Bpk. Herman C. selaku pemilik cv. Mega Indah. Ini merupakan suatu langkah spektakuler yang telah dilakukan oleh mereka. Baru sekali ini ada rekanan Kabupaten Pasuruan yang berani mengambil segala resiko untuk berhadapan dengan Pemkab Pasuruan umumnya dan Dinas Bina Marga khususnya. Dari hasil wawancara yang sempat kita lakukan, mereka "sengaja" mencuatkan kasus ini untuk memberikan "pelajaran" kepada Panitia Dinas Bina Marga Kabupaten Pasuruan yang selama ini mereka atau mungkin kita semua anggap arogan. Kadangkala hanya karena sampul penawaran yang "salah model", berkas penawaran rekanan digugurkan. Semoga keberanian kedua Anggota kita tersebut bukan hanya untuk mencari deal-deal menguntungkan, tapi murni perjuangan hati nurani untuk mewujudkan Good Government.

2007-07-30T05:44:00.014+07:00

PENGUMUMAN LELANG

> INFO LELANG GAPENSI JATIM ...................................... klik disini
> LELANG DPU PENGAIRAN JATIM ................................... klik disini

Kembali Halaman Muka .......... klik disini

2007-07-20T10:25:00.032+07:00

FKJK GAPENSI KABUPATEN PASURUAN

Telp. (0343) -
Blog : www.gapensikabpas.blogspot.com
Email : fkjk_gapensikabpas@yahoo.com

Programmer by :

cv. MITRA - Pasuruan

DPU. PENGAIRAN JAWA TIMUR

2007-03-10T08:05:00.002+07:00

SURYA, 10 Maret 2011

2007-02-09T21:30:00.014+07:00

LINK LPSE

01. LPSE ITS
02. Propinsi Jawa Timur
03. Kabupaten Banyuwangi
04. Kabupaten Gresik
05. Kabupaten Ngawi
06. Kabupaten Pacitan
07. Kabupaten Sidoarjo
08. Pekerjaan Umum

Kembali Halaman Muka .......... klik disini